Wednesday, 19 December 2018

KKR Aceh

Syarah Ringkas Tentang Pengambilan Pernyataan

  • Bisma Yadhi Putra
  • Artikel
  • Dipublikasi Rabu, 15 Agustus 2018 | 15:46 WIB

Syarah Ringkas tentang Pengambilan Pernyataan

LANGKAH awal yang cukup menentukan dari pengungkapan kebenaran yang nantinya akan dilakukan KKR Aceh adalah mendengar dan mencatat kesaksian korban atau saksi. KKR Aceh menyebut kegiatan ini dengan istilah “pengambilan pernyataan” (statement taking).

Disebut “cukup menentukan” karena tidak mungkin investigasi dilakukan untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tanpa adanya keterangan dari korban atau saksi yang menyaksikan/mengetahui kejadiannya. Meskipun sebenarnya pengambilan pernyataan “hanya” salah satu cara/mekanisme pengungkapan kebenaran.

Apakah “pengambilan pernyataan” itu? Bagaimana kegiatan ini dilakukan?

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memang memuat istilah “pengambilan pernyataan”, tetapi tidak menjelaskan pengertiannya. Karenanya KKR Aceh kemudian membuat definisi resmi istilah tersebut di dalam regulasi internalnya, yakni Peraturan KKR Aceh Nomor 03/P-KKRA/IX/2017 tentang Tata Cara Baku Pengambilan Pernyataan.

Di situ disebutkan: “Pengambilan pernyataan adalah proses mendengarkan, mencatat, dan mendokumentasikan keterangan pemberi pernyataan tentang pelanggaran HAM masa lalu di Aceh”. Yang menjadi pemberi pernyataan bisa korban ataupun saksi peristiwa. Dalam situasi di mana korban sudah meninggal dunia, pernyataan akan diambil dari orang yang menyaksikan atau mengetahui dengan baik peristiwa yang terjadi pada korban. Saksi ini bisa jadi anak kandung, istri, ataupun kerabat korban yang lain.

KKR Aceh ingin memperoleh pernyataan dari korban/saksi secara lengkap, yang memenuhi kaidah 5W 1H. Pada korban penyiksaan, misalnya, akan ditanyakan kapan kejadiannya terjadi, mengapa ia ditangkap lalu disiksa, alat-alat apa saja yang digunakan dalam tindakan penyiksaan tersebut, hingga apakah hingga sekarang masih merasa kesakitan akibat penyiksaan tersebut. Pada saksi untuk korban pembunuhan dengan penembakan, misalnya, akan ditanyai antara lain di bagian mana korban ditembak, apa penyebabnya, siapa yang menembak, jenazah dimakamkan di mana, dan seterusnya.

Pernyataan korban/saksi kemudian dicatat dalam “Formulir Pengambilan Pernyataan”. Di dalamnya juga memuat identitas asli pemberi pernyataan. Di samping mencatat keterangan dan profil pemberi pernyataan, petugas pengambil pernyataan diperkenankan untuk mendokumentasikan bukti-bukti yang masih disimpan, misalnya foto korban, baju yang dikenakan saat kejadian, KTP, dan sebagainya. Barang bukti tersebut tidak boleh diambil oleh pengambil pernyataan, melainkan hanya difoto.                                 

Kegiatan pengambilan pernyataan ini, pada tahap awal, telah dilakukan di enam kabupaten: Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Pidie. Dimulai sejak Desember 2017 lalu. Nantinya wilayah kerja pengambilan pernyataan akan diperluas, mencakup kabupaten-kabupaten lain seperti Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Barat, dan seterusnya, guna “merekam” kesaksian yang lebih merata di seluruh Aceh.

Hingga pertengahan 2018, KKR Aceh sudah mengumpulkan lebih dari seratus pernyataan korban/saksi. Kasus yang paling banyak dicatat adalah penyiksaan yang dilakukan dengan metode yang beragam, seperti pemukulan dengan tangan kosong, menggunakan popor, perusakan organ tubuh dengan alat potong (pisau, gunting, dan jenis benda tajam lainnya), penyetruman, dan sebagainya.

Pengambilan pernyataan ini tentu tidak mudah. Sejumlah tantangan dihadapi di lapangan. Termasuk ketika banyaknya korban/saksi yang tidak bersedia memberi pernyataan karena berbagai pertimbangan. Dalam situasi di mana calon pemberi pernyataan tidak berkenan diwawancarai, petugas pengambil pernyataan diharamkan melakukan pemaksaan.

Pemberian pernyataan harus dilakukan secara sukarela. Apabila korban/saksi tidak mau menyampaikan kesaksian, tidak boleh ada paksaan, iming-iming bantuan ekonomi, bahkan intimidasi. KKR Aceh senantiasa menghargai dan menghormati korban/saksi yang bersedia maupun yang tidak bersedia memberikan pernyataannya.                

 

Berita Terkait

Kerja Sama KKR Aceh dengan Yayasan Pulih di Bidang Pendampingan Psikososial

15 Aug 2018

Kerja Sama KKR Aceh dengan Yayasan Pulih di Bidang Pendampingan Psikososial

Bisma Yadhi Putra | Berita

SELAIN pengungkapan kebenaran, salah satu tugas lain KKR Aceh yang juga cukup krusial adalah melakukan pemulihan psikologis bagi para korban konflik. Untuk melaksanakan tugas ini, KKR Aceh bekerja...

Rekrutmen Petugas Pengambil Pernyataan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

15 Aug 2018

Rekrutmen Petugas Pengambil Pernyataan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Bisma Yadhi Putra | Berita

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan dari korban konflik di Aceh sejak Desember 2017. Namun pada tahap awal ini kegiatan pengambilan pernyataan baru...


Komentar (0)


Kirim komentar

Komentar anda berhasl dikirim!

Pencarian

Populer

Terbaru

Tag